 |
| [Foto] Massa Aksi melakukan long march dari monumen bambu runcing menuju gedung negara Grahadi Surabaya |
Berdasarkan pantauan LPM BukPoIn, massa aksi memulai long march dari Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, sekitar pukul 14.53 WIB. Sepanjang perjalanan, massa membawa berbagai peralatan dapur, banner, dan spanduk, serta mengenakan lilitan lakban berwarna kuning di lengan sebagai identitas aksi.
Koordinator Lapangan aksi, Radit Ananta Widyawardana, menjelaskan bahwa tuntutan utama yang mereka bawa berangkat dari sembilan poin yang disebut sebagai "Nawa Nestapa". Melalui aksi tersebut, massa mendesak Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran untuk mengundurkan diri serta mendorong pembentukan pemerintahan transisi.
"Kita sudah percuma membahas isu per isu, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) itu percuma, karena kesalahan tertingginya itu ada di pemimpinnya, jadi kita mencoba jalan yang paling jauh yakni menurunkan Prabowo-Gibran," jelasnya.
Radit mengatakan bahwa sembilan poin dalam Nawa Nestapa merupakan bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan yang dinilai mencerminkan kegagalan sistemik pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kalau dari Nawa Nestapa yang kita susun adalah lebih ke tentang kegagalan yang sifatnya sistemik, pertama gagal menjaga ekologi, gagal secara konstitusi, jadi bukan lagi isu per isu," tuturnya.
Sementara itu, juru bicara aksi, Miftakhur Rohmah, mengatakan bahwa kajian Nawa Nestapa menjadi dasar tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
"Kami telah mengkaji sembilan Nawa Nestapa, sembilan kegagalan Prabowo-Gibran, yang membawa kami kesini, yang membawa kami orasi saat ini," katanya.
Akademisi Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) tersebut menegaskan bahwa sembilan poin tersebut menyoroti berbagai persoalan yang dinilai bermasalah, mulai dari legitimasi pemerintahan, perlindungan kelompok rentan, pengaruh oligarki, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat.
"Saat ini sudah saatnya Prabowo-Gibran turun. Prabowo-Gibran sudah gagal, sudah gagal secara konstitusional, sudah gagal secara etik, sudah cacat secara etik, sudah cacat secara logika, tidak boleh dibiarkan teman-teman," tegasnya.
Miftakhur berharap pemerintahan di Indonesia dapat berpihak kepada masyarakat, menjunjung tinggi keadilan, serta menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi tanpa melanggar hukum demi kepentingan tertentu.
"Maka aksi ini menginginkan adanya pemerintahan transisi, pemerintahan yang menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang menghormati teman-teman disabilitas, perempuan dan semuanya. Kami menuntut pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang taat konstitusi, jadi tidak ada namanya melangkahi hukum," harapnya.
Adapun sembilan poin yang disebut sebagai "Nawa Nestapa" meliputi:
1. Krisis legitimasi dan pelanggaran etika konstitusional.
2. Pengabaian prinsip demokrasi deliberatif dan partisipasi publik.
3. Pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan.
4. Militerisasi kekuasaan dan kemunduran supremasi sipil serta kebebasan sipil.
5. Konsentrasi kekuasaan aparat keamanan dan Polri Superbody.
6. Krisis lingkungan hidup dan perampasan ruang hidup rakyat.
7. Memburuknya kondisi sosial-ekonomi rakyat, penguatan kapitalisme oligarki, dan menurunnya kepercayaan pasar.
8. Menguatnya kartel politik dan oligarki kekuasaan.
9. Kegagalan perlindungan terhadap kelompok rentan dan minoritas.
Selain itu, massa aksi juga menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
1. Menuntut Prabowo-Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan konstitusional atas berbagai kegagalan pemerintahan yang telah menimbulkan kerugian bagi rakyat, melemahkan institusi demokrasi, serta mengancam masa depan Indonesia.
2. Menuntut pembentukan pemerintahan transisi sesuai mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan transisi tersebut diharapkan menjalankan mandat pemulihan demokrasi, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan kelompok rentan dan minoritas, pemulihan ruang hidup rakyat, serta memastikan terselenggaranya proses politik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
3. Mendorong seluruh elemen masyarakat sipil dan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem politik saat ini karena dinilai menjadi sumber lahirnya pemimpin yang tidak kompeten dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan hanya menguntungkan elite dan oligarki.
Hingga berita ini diterbitkan, LPM BukPoIn masih berupaya memperoleh tanggapan dari pihak pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. (Zid/Shb)