 |
| [Foto] Massa aksi di depan gedung DPRD Jawa Timur |
Kerumunan massa melakukan Long March ke lokasi aksi di Jalan Indrapura, mulai pukul 12.30 sampai 14.30 WIB.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, massa aksi memadati Jalan depan Gedung DPRD Jatim diiringi alunan lagu "Buruh Tani" sembari membawa poster berisikan tuntutan, bendera perhimpunan buruh, bendera organisasi kampus, juga sejumlah mahasiswa yang tampak mengenakan pita hijau di lengan sebagai simbol harapan dan perubahan.
 |
| [Foto] Safik Udin, selaku koordinator KASBI Jawa Timur |
Safik Udin selaku koordinator KASBI Jawa Timur, mengungkapkan bahwa aksi tersebut digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur agar tuntutan dapat didengar langsung oleh anggota dewan.
"Hal ini dilakukan karena selama ini aksi yang berlangsung di Grahadi dinilai tidak pernah mendapatkan respon maupun pertemuan langsung, sehingga massa memilih DPRD Jatim sebagai lokasi untuk menyampaikan aspirasinya," ungkapnya.
Dirinya menjelaskan bahwa aksi ini sebagai bentuk melanjutkan perjuangan para buruh sebelumnya. Menurutnya, kondisi buruh saat ini masih tetap bahkan semakin menurun dari tahun ke tahun.
"Aksi yang dilakukan ini selain memperingati May Day, kita juga melanjutkan perjuangan-perjuangan para pejuang dulu, karena fakta yang ada sekarang adalah karyawan tetap setiap tahun itu tidak meningkat, malah semakin menurun," jelasnya.
Ia beranggapan bahwa hal ini dipengaruhi oleh faktor diberlakukannya sistem outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja, sehingga mereka menuntut agar sistem tersebut dihapus.
"Artinya negeri ini banyak dimiliki segelintir pengusaha saja, makanya kenapa undang-Undang outsourcing masih tetap diberlakukan. Ya, ini tadi mereka masih mempertahankan karyawan-karyawan yang tidak tetap, pekerja kontrak hari ini leluasa, dan memang fakta yang terjadi sekarang karyawan tetapnya berkurang sangat besar sekali," imbuhnya.
 |
| [Foto] Yordan M. Batara Goa (Baju Merah), Cahyo Harjo Prakoso (Baju Krem) |
Sementara itu, Yordan M. Batara Goa anggota DPRD Jatim Fraksi PDI-Perjuangan bersama dengan Cahyo Harjo Prakoso Fraksi Gerindra, menemui masa aksi pada pukul 15.58 WIB diiringi dengan pengawalan beberapa aparat kepolisian. Yordan mengapresiasi perjuangan massa aksi dan siap mendengarkan segala tuntutan.
"Kami berterimakasih karena rekan-rekan telah mau datang ke kantor DPRD, ini membuktikan bahwa kami masih dipercaya untuk apa yang menjadi aspirasi untuk rekan-rekan semua, oleh karena itu kami persilahkan perwakilan rekan-rekan apabila ada yang mau disampaikan," tuturnya.
Lebih lanjut, Samuel Anugrah salah satu perwakilan mahasiswa membeberkan aspirasinya yang berkenaan dengan sistem outsourcing. Dirinya merasa hal tersebut mempersempit kesempatan bekerja di perusahaan.
"Saya menuntut sistem outsourcing dihapuskan. Saya dari teknik industri, saya paham bagaimana keberingasan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik menyiksa masyarakat untuk masuk ke perusahaan," kata Ketua DPM Universitas Telkom tersebut.
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Jatim Komisi A tersebut mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan baik secara tertulis maupun langsung, akan ditindaklanjuti melalui rapat yang dijadwalkan pada hari Selasa depan.
"Jadi rekan-rekan semua, tidak semua hal itu kewenangan kami, tetapi besok Selasa kami akan rapat dengan perangkat daerah, dengan dinas terkait, dengan kawan-kawan koalisi, untuk menindaklanjuti aspirasinya rekan-rekan sekalian," tegasnya.
Dilansir dari postingan Instagram DPRD Jatim, tuntutan yang disampaikan antara lain:
1. Cabut omnibus law cipta kerja dan wujudkan undang-undang ketenagakerjaan yang pro-buruh.
2. Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan kemitraan.
3. Hentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan jaminan kepastian kerja.
4. Wujudkan sistem upah layak nasional berbasis kebutuhan hidup layak.
5. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
6. Hentikan kriminalisasi dan represi terhadap gerakan buruh dan rakyat. (Zid/Shb)