 |
| [Foto] Aksi Aliansi Mahasiswa Papua & Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua peringati 59 tahun Freeport Ilegal |
Surabaya | LPM BukPoIn - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) serta Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) se-Surabaya melakukan aksi untuk memperingati 59 tahun freeport Ilegal di Papua yang bertempat di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, yang dimulai dari pukul 15.00 - 17.00 WIB, pada Selasa (7/4/2026).
 |
| [Foto] Korlap Aksi, Niko |
Niko selaku Koordinator Lapangan menegaskan bahwa Freeport perlu ditutup karena menjadi sumber masalah di atas tanah Papua serta memiliki catatan sejarah yang penuh kontroversial.
"Kita ingin PT Freeport ditutup, karena itu adalah ilegal, story sejarahnya penuh dengan manipulasi," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke menghancurkan tanah Papua sebesar 2,6 juta hektar hutan. Ia mengklaim bahwa sejak tahun 2002 hingga 2023 Indonesia peringkat ke-2 dalam kehilangan hutan primer tropis lembab, seluas 10,5 juta hektar.
"Kami menolak investasi dari PSN karena itu merusak wilayah Papua salah satunya di Merauke, hari ini sekitar 2 juta hektar yang beroperasi, investasi dari PSN yang menjadi potensi besar merugikan masyarakat Papua, karena PSN masuk tanpa ada musyawarah," tambahnya.
Lebih lanjut, mahasiswa Papua yang berkuliah di Surabaya ini menyatakan bahwa tuntutan utama mereka adalah menutup PT Freeport, adanya perusahaan raksasa asal Amerika Serikat (AS) akan terus menimbulkan berbagai permasalahan bagi orang Papua.
"Tuntutan yang kami dorong AMP dan IPMAPA se-Surabaya hari ini adalah menuntut untuk PT Freeport itu, karena itu ilegal dan kami menghimbau kepada rakyat Papua, semua elemen yang bertindak bersatu untuk melawan rezim hari ini, karena mereka otoriter dan mengedepankan kepentingan investor asing," ungkapnya.
Ia menilai bahwa pemberian hak bagi masyarakat Papua untuk menentukan masa depannya sendiri menjadi salah satu jalan nyata dalam menyelesaikan berbagai peristiwa dan persoalan yang selama ini terjadi di tanah Papua.
"Kemudian kita sangat ingin diberikan hak menentukan nasib untuk rakyat papua, itulah solusi kongkrit untuk menyelesaikan berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi di tanah papua," tuturnya.
Ia berharap aparat militer yang ada di Papua segera ditarik, karena operasi militer di Papua adalah salah satu cara negara merebut wilayah untuk dijadikan sebagai areal operasi perusahaan. Menurutnya, operasi militer di Papua adalah demi kepentingan ekonomi politik atau Kapitalisme.
"Harapannya adalah segera tarik semua militer yang ada di tanah Papua karena mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua, tapi solusi bagi rakyat Papua adalah mengedepankan konstitusi," harapnya.(Zid/Shb)